Blantika: Multidisciplinary Jornal

Volume 3 Number 4, Februari, 2025

p- ISSN 2987-758X e-ISSN 2985-4199

Penegakan Hukum Lingkungan pada Pelanggaran Pengelolaan

Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Rumah Sakit dalam

Mewujudkan Keadilan

Refni Dumesty, Didik Suahriyanto, Ismail

Universitas Bung Karno, Indonesia

E-mail: refnidumesty44@gmail.com, didiksuharianto4@gmail.com,

ismailbagas@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pelanggaran pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di rumah sakit menjadi

permasalahan serius yang mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan. Penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum lingkungan terkait pelanggaran pengelolaan

limbah B3 di rumah sakit, serta mengevaluasi keadilan dalam implementasinya. Metode yang

digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi

kasus, serta analisis dokumen hukum dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa penegakan hukum dalam pelanggaran pengelolaan limbah B3 di rumah sakit masih

lemah, dengan banyak kasus tidak ditangani secara efektif. Sanksi administrasi, perdata, dan

pidana yang diterapkan belum memberikan efek jera, dan sering kali tidak mempertimbangkan

dampak pencemaran terhadap masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa

penegakan hukum lingkungan perlu diperkuat melalui transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan limbah B3, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Reformasi hukum dan kebijakan yang lebih tegas diperlukan untuk memastikan perlindungan

lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta mencegah terulangnya praktik korupsi dalam

pengelolaan limbah. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem

penegakan hukum yang adil dan efektif dalam konteks pengelolaan limbah B3 rumah sakit.

Kata Kunci: penegakan hukum lingkungan; rumah sakit; limbah bahan berbahaya beracun

(b3).

ABSTRACT

Violations of hazardous and toxic waste management (B3) in hospitals are a serious problem

that threatens public health and the environment. This study aims to analyze environmental law

enforcement related to violations of B3 waste management in hospitals, and to evaluate the

fairness of its implementation. The method used is normative legal research with a statutory

approach and case studies, as well as analysis of legal documents and court decisions. The

results of the study indicate that law enforcement in violations of B3 waste management in

hospitals is still weak, with many cases not being handled effectively. The administrative, civil,

and criminal sanctions applied have not provided a deterrent effect, and often do not consider

the impact of pollution on the community. The conclusion of this study is that environmental

law enforcement needs to be strengthened through transparency and accountability in B3 waste

management, as well as increasing community participation in supervision. Stronger legal and

policy reforms are needed to ensure environmental and public health protection, and prevent

the recurrence of corrupt practices in waste management. This study provides

recommendations for improving a fair and effective law enforcement system in the context of

hospital B3 waste management.

Keywords: environmental law enforcement; hospitals; hazardous and toxic waste (B3).

Vol. 3, No. 4, 2025

qw56

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

International

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup masih mendapat perhatian yang sangat besar baik di

dunia internasional maupun nasional oleh karena dampak yang timbul akibat pencemaran

lingkungan sangat mengganggu dan mengancam kehidupan masyarakat dan merusak

lingkungan itu sendiri sehingga membuat negara harus turut campur tangan untuk

menyelesaikan berbagai pemasalahan lingkungan hidup di Indonesia (Liao, 2025). Salah

satu bidang dalam ilmu hukum untuk mengatur lingkungan hidup yaitu Hukum Lingkungan

yang merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan untuk melindungi kualitas

lingkungan dari bahaya pencemaran, perusakan dan kerusakannya (Faiz et al., 2024).

Adapun untuk penegakan hukum lingkungan terhadap pelanggaran pengelolaan

limbah B3 dapat melalui penegakan hukum secara administrasi, perdata mapun secara

pidana yang juga diatur secara tegas dan jelas di dalam pasal-pasal UUPPLH. Meskipun

terdapat penyempurnaan oleh terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja yang menyederhanakan prosedur perizinan lingkungan, mengintegrasikan izin

lingkungan ke dalam izin usaha, serta mereformasi proses penilaian Amdal. Meski bertujuan

untuk mempercepat investasi, perubahan ini menimbulkan perdebatan tentang dampaknya

terhadap perlindungan lingkungan di Indonesia dengan diberikannya kemudahan dalam

proses perizinan amdal dan sanksi sehingga memerlukan pengawasan dan penerapan sanksi

yang lebih ketat (Shen et al., 2022).

Pengaturan pengelolaan limbah di Rumah Sakit juga diatur dalam Pasal 11 Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit terdapat bahwa rumah sakit wajib

memiliki instalasi sara prasarana pengelolaan limbah yang memenuhi standar pelayanan,

keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam aturan lain juga terdapat pengaturan

tentang kesehatan lingkungan di rumah sakit yang secara tegas tercantum di dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 106 yang menjelaskan bahwa

dalam penerapan kesehatan lingkungan, proses pengelolaan limbah medis yang berasal dari

Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh

Menteri. Penegakan hukum lingkungan dalam UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 ditekankan

dalam konteks kesehatan masyarakat dan perlindungan lingkungan dari bahaya limbah,

terutama limbah B3 yang dihasilkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.

Salah satu sektor penghasil limbah bahan beracun berbahaya adalah sektor kesehatan

yakni Rumah Sakit, dimana rumah sakit sebagai sarana perbaikan kesehatan dan dapat

dimanfaatkan pula sebagai lembaga pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Pelayanan

kesehatan yang dilakukan rumah sakit berupa kegiatan penyembuhan penderita dan

pemulihan keadaan cacat badan serta jiwa. Kegiatan rumah sakit sudah pasti menghasilkan

berbagai macam limbah yang berupa benda cair, padat dan gas. Tidak hanya itu, proses

kegiatan di dalam rumah sakit dapat mempengaruhi lingkungan sosial, budaya dan dalam

Vol. 3, No. 4, 2025

menyelenggarakan upaya dimaksud dapat mempergunakan teknologi yang diperkirakan

mempunyai potensi besar terhadap lingkungan. Limbah yang dihasilkan rumah sakit dapat

membahayakan kesehatan masyarakat, yaitu limbah berupa virus dan kuman yang berasal

dari Laboratorium Virologi dan Mikrobiologi yang sampai saat ini belum ada alat

penangkalnya sehingga sulit untuk dideteksi. Limbah cair dan limbah padat yang berasal dan

rumah sakit merupakan media penyebaran gangguan atau penyakit bagi para petugas,

penderita maupun masyarakat. Gangguan tersebut dapat berupa pencemaran udara,

pencemaran air, tanah, pencemaran makanan dan minuman. Pencemaran tersebut terhadap

kesehatan lingkungan dapat menimbulkan dampak besar terhadap manusia. Limbah rumah

sakit dapat mencemari lingkungan penduduk di sekitar rumah sakit dan dapat menimbulkan

masalah kesehatan. Hal ini dikarenakan limbah rumah sakit mengandung berbagai jasad

renik penyebab penyakit pada manusia termasuk demam typoid, kholera, disentri dan

hepatitis sehingga limbah tersebut harus diolah sesuai dengan pengelolaan limbah medis

sebelum dibuang ke lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan pada pengelolaan limbah B3 rumah sakit yang tidak

sesuai aturan sangat berdampak dan mengancam bagi kesehatan masyarakat. Pada

kenyataannya masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan

limbah medis rumah sakit. Misalnya menurut penelitian oleh Fikri dkk ditemukan di RSUD

Kabupaten Ciamis Jawa Barat bahwa perlunya kegiatan monitoring berjalan secara efektif

dan efisien pada pengelolaan limbah B3 karena masih ada prosedur yang belum tepat.

Selanjutnya Siti Sundari menyimpulkan bahwa penegakan hukum lingkungan

merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam

ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan

penerapan (atau ancaman) instrumen administratif, kepidanaan dan keperdataan.

Rumah sakit mempunyai tangung jawab terhadap pengelolaan limbah medis B3 secara

tepat menurut UUPPLH. Bila tidak mampu melakukan secara mandiri dapat menggunakan

pihak ketiga (Uyun et al., 2022). Permasalahan yang ditemukan oleh Dwita (2021) dan

Mohammad Zamroni dalam penelitiannya tentang tanggung jawab rumah sakit terhadap

pengelolaan limbah, meskipun telah menggunakan pihak ketiga akan tetapi tetap harus

mewaspadai kerjasama yang dilakukan bersama pihak ketiga agar tidak menyalahi prosedur

pengelolaan limbah rumah sakit (Pratiwi et al., 2021).

Menurut Lawrence O Gostin bahwa secara Hukum Kesehatan Masyarakat

mempunyai ruang lingkup terhadap kekuasaan dan hukum negara, dan kemitraan yang

memiliki tujuan untuk mencapai tingkat kesehatan fisik dan mental setinggi mungkin dalam

masyarakat, yang konsisten dengan nilai-nilai keadilan sosial. Penekanan terhadap

terpenuhinya nilai keadilan sosial bagi masyarakat terhadap dampak pencemaran lingkungan

yang terjadi dapat menjadi hal yang perlu dipertimbangkan bagi para penegak hukum (Noor,

2021).

Selanjutnya secara fakta penegakan hukum dapat dilihat dari proses pengadilan terkait

adanya gugatan pengelolaan limbah B3 rumah sakit yang tidak sesuai prosedur dan

perundang-undangan yang ada (Saputro, 2023). Hasil putusan pengadilan oleh hakim

tentunya telah mempertimbangkan rasa keadilan, tidak saja memenuhi tuntutan didalam

Vol. 3, No. 4, 2025

gugatan akan tetepi juga semestinya dapat mempertimbangkan dampak pencemaran

lingkungan yang telah terjadi (Wambrauw, 2021). Akan tetapi belum tentu hasil putusan

telah dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak mengingat dampak pencemaran

lingkungan sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Hal inilah yang menarik

untuk di kaji lebih dalam, apakah penegakan hukum pada pelanggaran pengelolaan limbah

B3 rumah sakit telah dapat memenui unsur-unsur keadilan. Penegakan hukum dapat bersifat

administrasi, perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan di dalam UUPPLH.

Sebagai contoh kasus pada putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Gns tentang gugatan

kepada pihak rumah sakit oleh Pemerintah Daerah setempat karena telah melanggar Tanpa

Ijin Dumping/Membuang Limbah ke Media Lingkungan Hidup dan Tanpa Izin

Memanfaatkan Tenaga Nuklir dan hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada pemilik

rumah sakit. Tetapi tidak ada keputusan lain terhadap dampak pencemaran lingkungan yang

telah terjadi.

Permasalahan limbah B3 rumah sakit sampai pada tingkat kasasi pada putusan Nomor

2709 K/Pid.Sus-LH/2020 bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi

Mahkamah Agung berpendapat alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena

putusan judex facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan judex facti Pengadilan

Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa ijin yang dilakukan secara berlanjut. Pada

putusan ini Makamah Agung berpendapat sama dengan adanya judex facti dari Pengadilan

Tinggi dan Pengadilan Negri.

Terjadinya tindak pidana pencemaran lingkungan terkait pengelolaan Limbah bahan

berbahaya dan beracun sisa kegiatan rumah sakit, dapat terjadi akibat adanya kegiatan yang

berkenaan dengan pengelolaan Limbah B3 yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan (Jumari, 2019). Misalnya pengelolaan Limbah B3 yang tidak memiliki izin, atau

melakukan pengangkutan Limbah B3 tidak memiliki izin atau membuang Limbah pada

tempat yang tidak tidak semestinya (Munzir et al., 2024). Pertanggungjawaban pidana

pelaku pencemaran Limbah bahan berbahaya dan beracun hasil sisa kegiatan Rumah Sakit

Umum Daerah Sidoarjo dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2097/K/Pid.SusLH/2016,

dalam kedudukannya sebagai badan hukum, yakni sebagai badan hukum yayasan yang

bergerak dibidang kegiatan usaha perumahsakitan, maka bentuk pertanggungjawaban dapat

dibebankan kepada pimpinan yang berada pada struktur kepengurusan rumah sakit atau

kepada orang perorangan dalam kedudukannya sebagai pimpinan atau orang yang

bertanggungjawab atas pengelolaan Limbah B3 dalam lingkup rumah sakit tersebut

(Mahson, 2022).

Upaya dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia

adalah dengan menjamin adanya kepastian hukum dalam penegakan hukumnya

(Panggabean, 2022). Penegakan hukum lingkungan hidup adalah upaya untuk mencapai

ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara

umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan,

dan kepidanaan (Haris, 2013). Undang-Undang yang merupakan instrumen pemerintah

dalam rangka merawat, menjaga dan menangkal segala mara bahaya khu- susnya yang

Vol. 3, No. 4, 2025

ditimbulkan oleh pencemaran dan pengrusakan lingkungan tidak berjalan dengan efektif.

Penegakan hukum lingkungan harus segera dilaksanakan dalam bentuk pencegahan,

pengawasan, perlindungan, pengelolaan, penerapan regulasi yang tegas, penyelesaian

sengketa lingkungan serta memberikan sanksi yang berat bagi siapa-siapa saja yang

melanggar ketentuan Undang - Undang. Inilah makna sesungguhnya dari penegakan hukum

lingkungan bukan hanya memberikan sanksi yang tegas saja tetapi juga melakukan upaya-

upaya pencegahan sebelun pengrusakan dan pencemaran lingkungan terjadi.

Tujuan Hukum Lingkungan adalah mencapai keadilan lingkungan bagi masyarakat.

Mengenai keadilan penulis berpatokan pada Teori Keadilan yang diuraikan oleh Aristoteles

secara mendalam di dalam karyanya Nicomachean ethics, politics, dan rethoric. Spesifik

dilihat dalam buku nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang,

berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya,

“karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan” (Ali, 2006). Theo

Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum,

juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam

bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan

antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal

ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan

numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan

hukum (Maukura & Wijaya, 2023). Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan

kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

Jika teori keadilan dikaitkan dengan hukum lingkungan maka yang dimaksud adalah

apakah ada hak setiap orang untuk memperoleh/menikmati kwalitas lingkungan yang baik

dan sehat, apakah terdapat hak setiap orang untuk mempertahankan lingkungan hidup

supaya terbebas dari dan pengrusakan dan pencemaran bahkan kepunahan, apakah warga

masyarakat dilibatkan dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang menyangkut

pengelolaan lingkungan hidup, dan bahkan apakah masyarakat mempunyai hak untuk

menolak atau menerima suatu aktivitas usaha yang dapat merusak lingkungan (Rangkuti,

2020). Sangat jauh rasanya untuk mencapai keadilan lingkungan tersebut dan seyogyanyalah

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tetap berpengang teguh pada prinsip-

prinsip Sustainable Development.

Penegakan hukum itu ialah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan

masyarakat sehari- hari. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan

konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyatan. Penegakan hukum merupakan

suatu proses yang melibatkan banyak hal. Dalam suatu Negara dimana hukum pengawasan

terhadap tindakan pemerintah di maksudkan agar pemerintah dalam menjalankan

aktivitasnya sesuai dengan norma norma hukum, sebagai suatu upaya preventif dan juga di

maksud untuk mengembalikan sesuatu pada situasi sebekumnya terjadinya pelanggaran

pelanggaran norma hukum, sebagai upaya represif. Kemudian ahli hukum Belanda, Van

Aveldoorn menyatakan bahwa tujuan dari hukum adalah untuk mengatur tata tertib

masyarakat secara damai dan adil.

Vol. 3, No. 4, 2025

Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas

dari hukum sebagai alat karena:

1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih

menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan

yurisprudensi (khususnya putusan the Supreme Court) pada tempat lebih penting.

2. Konsep hukum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan

penerapan “legisme” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di

Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan

konsep seperti itu.

3. Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum

sebagai sarana pembaharuan.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan,

kepastian hukum, dan kesejahteraan. Secara fundamental, penegakan hukum adalah

implementasi dari suatu konsep. Ini melibatkan serangkaian tindakan untuk menegakkan

norma hukum sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan hukum dalam

kehidupan sosial dan pemerintahan. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan konsep

dan ide hukum yang diinginkan oleh masyarakat menjadi kenyataan. Selama proses ini,

berbagai faktor turut berperan dan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap

efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor ini saling terkait dan menjadi indikator

keberhasilan dari penegakan hukum. Lawrence M. Friedman menekankan bahwa faktor-

faktor relevan dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto tahun 2008 mencakup

aspek struktural, material, dan budaya.

Timbulnya beberapa permasalahan dalam penegakan hukum serta keberhasilan

penegakan hukum pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana faktor-faktor ini

mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut adalah faktor hukumnya sendiri, faktor

penegak hukum, yang meliputi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa hakim, faktor

sarana pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Bahkan dalam

posisi dan waktu tertentu dalam rangka untuk memastikan tegaknya hukum diperkenankan

menggunakan daya paksa. Pedoman atau pendekatan dapat menghadirkan keadilan yang

substantif sebagai the truth justice atau keadilan yang sebenarnya datang dari hati nurani dari

penegak hukum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan

penegakan hukum lingkungan terhadap pelanggaran pengelolaan limbah B3 rumah sakit

serta mengkaji implementasi penegakan hukum lingkungan yang berkeadilan dalam kasus

tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengaturan

pengelolaan limbah B3 rumah sakit serta implementasi penegakan hukum lingkungan yang

berkeadilan. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi rumah sakit

dalam mengelola limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta mendorong

upaya pencegahan dini guna menghindari pencemaran lingkungan dan meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat.

Vol. 3, No. 4, 2025

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, di mana hukum dikonsepkan

sebagai peraturan tertulis atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia. Tujuan

penelitian hukum adalah menemukan aturan, prinsip, atau doktrin hukum untuk menjawab

isu hukum yang dihadapi (Amiruddin, 2016). Berbeda dengan penelitian deskriptif yang

menguji kebenaran fakta, penelitian hukum bersifat preskriptif, menghasilkan argumentasi,

teori, atau konsep baru untuk menyelesaikan masalah. Hasil penelitian hukum tidak hanya

menilai benar atau salah, tetapi juga mempertimbangkan kepantasan, sehingga mengandung

nilai.

Penelitian hukum tidak memerlukan hipotesis, data, atau analisis kualitatif dan

kuantitatif seperti dalam penelitian deskriptif (Marzuki, 2016). Penggunaan statistik juga

tidak relevan. Penelitian hukum berfokus pada know-how dalam ilmu hukum, bukan sekadar

know-about, sehingga menuntut kemampuan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan

penalaran, menganalisis, dan memberikan solusi atas permasalahan hukum.

Penulis akan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan undang-undangan,

berupa yuridis normatif untuk menelaah regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum

yang diambil dalam penelitian ini. Pendekatan dengan undang-undang membuka

kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu

undang-undang dengan undang-undang lainnya yang bersangkut paut dengan isu hukum

yang dibahas. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu

yang dihadapi. Selain itu peneliti menggunakan pendekatan historis dengan menelaah latar

belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan kasus dengan cara melakukan telaah terhadap

kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau

reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada kepada suatu putusan sebagai

referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Pendekatan terakhir

adalah pendekatan konseptual dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin dalam ilmu hukum, pengertian hukum, konsep hukum, asas hukum yang

berhubungan dengan penegakan hukum lingkungan pada pelanggaran pengelolaan limbah

B3 rumah sakit yang dapat menjadi dasar bagi peneliti membangun suatu argumentasi

hukum dalam memecahkan masalah.

Penulis akan menggunakan sumber-sumber penelitian berupa bahan hukum primer,

sekunder dan tertier.

1. Bahan hukum primer yang akan digunakan yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

Vol. 3, No. 4, 2025

f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Sumber hukum sekunder yang akan digunakan yaitu :

a. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian

b. Jurnal-jurnal hukum, lingkungan dan kesehatan

c. Artikel hukum lingkungan dan dampak limbah B3 rumah sakit

d. Sumber hukum tertier yang digunakan berupa Kamus Hukum

Dalam melakukan pengumpulan bahan hukum, penulis melakukan tekhnik wawancara

dan diskusi dilapangan untuk menemukan fakta hukum yang ada. Kemudian penulis mencari

sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan bahan-bahan yang dapat mendukung

penelitian yang akan dilakukan berupa peraturan-peraturan, buku bacaan dan jurnal yang

berkaitan dengan tema penelitian. Penulis mengumpulkan, mengelompokkan, menelaah,

menganalisis semua bahan-bahan dokumen dan mengelompokkannya untuk dijadikan

sebagai bahan dalam mencapai tujuan penelitian.

Peneliti menggunakan penafsiran hukum yang relevan dengan substansi penelitian

tentang penegakan hukum pada pelanggaran pengelolaan limbah B3 rumah sakit dalam

mewujudkan keadilan. Terdapat beberapa penafsiran hukum yaitu Penafsiran Autentik

(Penafsiran resmi), Penafsiran Gramatikal (Penafsiran Tata Bahasa), Penafsiran Analogis

(Penafsiran mempersamakan), Penafsiran Sistematis (Penafsiran yang menghubungkan

antar pasal sebagai satu kesatuan yang utuh), Penafsiran Sosiologis (Penafsiran berdasarkan

situasi dan kondisi yang ada di masyarakat), Penafsiran Historis (Penafsiran yang didasarkan

pada jalannya sejarah), Penafsiran Subjektif (Penafsiran menurut kehendak pembentuk

undang-undang), Penafsiran Objektif (Penafsiran secara proporsional dan rasional),

Penafsiran Ekstensif (Penafsiran secara luas), serta Penafsiran Restriktif (Penafsiran secara

sempit). Penafsiran hukum yang peneliti gunakan adalah penafsiran hukum secara sistematis

yaitu penafsiran undang-undang sebagai bagian dari sistem perundang-undangan dan

penafsiran Sosiologis. Analisis data berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan hukum lingkungan, Rumah Sakit, Kesehatan, Cipta kerja, peraturan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Menteri Kesehatan serta

analisa studi kasus putusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penegakan Hukum Tentang B3 Rumah Sakit

1. Relevansi Pengaturan Penegakan Hukum B3 Rumah Sakit

Dalam penanganan masalah-masalah lingkungan, penegakan hukum preventif melalui

sarana hukum administrasi menduduki posisi yang penting, karena fungsinya yang bertolak

dari asas penanggulangan pada sumber, sehingga proses penegakan hukum melalui sarana

hukum administrasi dianggap lebih memenuhi fungsi perlindungan hak atas lingkungan

hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusioal. Pengutamaan penegakan hukum

administrasi berdasarkan hal berikut :

Vol. 3, No. 4, 2025

a. Hukum administrasi berfungsi sebagai sarana pengendalian, pencegahan dan

penanggulangan perbuatan yang dilarang

b. Instrumen yuridis hukum administrasi yang bersifat preventif dan berfungsi untuk

mengakhiri atau menghentikan pelanggaran lingkunga

c. Hukum administrasi bersifat reparatoir (memulihkan pada keadaan semula)

d. Sanksi administrasi tidak perlu melalui proses peradilan yang memakan waktu dan

bertele-tele.

e. Sebagai sarana pencegahan, hukum administrasi dapat lebih efisien dari sudut

pembiayaan dan waktu penyelesaian dibandingkan penegakan hukum perdata dan

pidana.

f. Biaya penegakan hukum administrasi yang meliputi biaya pengawasan di lapangan

dan pengujian laboratorium lebih murah dibandingkan dengan biaya pengumpulan

bukti, investigasi lapangan dan biaya saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas

(hubungan sebab akibat) dalam kasus pidana dan perdata.

Pasal 80 UUPPLH mengatur bahwa pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan

tanpa didahului terguran apabila pelanggar yang dilakukan menimbulkan:

a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup, dampak yang lebih

besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran atau perusakannya.

b. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan

pencemaran atau kerusakannya.

Selanjutnya dalam penegakan hukum perdata dapat dilakukan di pengadilan dan diluar

pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan. Pasal 87 UUPPLH

jo UU Nomor 6 tahun 2023 telah mengatur secaa perdata mengenai perbuatan melanggar

hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian

pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi atau melakukan tindakan

tertentu.

Gugatan perdata dapat juga dilakukan sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (BW), Dimana pasal tentang ganti rugi dapat dikabulkan bila memenuhi

empat hal yaitu:

a. Pencemaran atau perusakan lingkungan merupakan perbuatan melanggar hukum, baik

dalam bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hal subjektif orang lain,

berentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan atau

bertentangan dengan pergaulan hidup masyarakat.

b. Pencemaran itu terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan.

c. Pencemaran itu menimbulkan kerugian.

d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian

Penegakan hukum yang terakhir adalah penegakan hukum pidana yang ketentuannya

diuraikan di dalam UUPPLH jo UU No. 6 tahun 2023 Pasal 97 sampai Pasal 120. Terdapat

dua macam tindak pidana dalam UUPPLH yatu delik materil dan delik formil. Delik materil

merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan

lingkungan hidup. Sedangkan delik formil tidak aau belum mensyaratkan apakah

lingkungan telah tercemar atau telah rusak. Cukup dibuktikan apakah tersangka atau

terdakwa telah melanggar perundang-undangan tentang persyaratan izin yang merupakan

hukum administrasi.

Vol. 3, No. 4, 2025

2. Hubungan UUPPLH dengan UU Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah mengubah beberapa

konsep dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH). Perubahan ini

menimbulkan permasalahan hukum terkait lingkungan hidup yang perlu dievaluasi dan

diatasi yaitu:

a. UU Cipta Kerja mengurangi definisi dan peran masyarakat dalam pengambilan

keputusan, termasuk dalam proses penyusunan dan penilaian Amdal.

b. UU Cipta Kerja mengubah prosedur penyusunan dan fungsi dari Upaya Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).

c. UU Cipta Kerja menghapuskan izin lingkungan dan mengubah ketentuan mengenai

pengawasan dan sanksi administratif.

d. UU Cipta Kerja mengubah jenis dan fungsi sanksi pidana serta aturan turunan UU

Cipta Kerja, yaitu PP Nomor 22 Tahun 2021, menghilangkan makna substantif dari

tanggung jawab mutlak (strict liability).

e. Penghapusan izin lingkungan Pasal 40 UU PPLH oleh UU Cipta Kerja, izin terkait

pengelolaan lingkungan hidup atau pembuangan limbah, yang sebelumnya diwajibkan

untuk diintegrasikan ke dalam izin lingkungan, menjadi hidup kembali sebagai izin

tersendiri. Ketentuan lingkungan hidup dalam Pasal 23 UU Cipta Kerja

menghasilkantiga jen is izin, yaitu izin berusaha, persetujuan lingkungan sebagai

KKLH atau PKPLH dan persetujuan pemerintah pusat untuk kegiatan pembuangan

limbah (dumping). Jenis izin ini lebih banyak dibandingkan dengan izin yang diatur

oleh UUPPLH, yaitu izin usaha dan izin lingkungan. Hal in menunjukkan selain gagal

mengurangi jumlah izin, UU Cipta Kerja juga mengakibatkan resentralisasi.

Kewenangan yang dalam UUPPLH didistribusikan kepada Menteri KLHK, Gubernur,

dan Bupati/Walikota menjadi tersentralisasi kembali dan menjadi kewenangan

Pemerintah Pusat.

Selain itu pembahasan tentang UU Cipta kerja juga menghapus pasal 102 UUPPLH

yang menjadi instrumen penegakan hukum lingkungan untuk memelihara dan

mengembangkan mutu lingkungan hidup Indonesia yang memberikan sanksi kepada setiap

orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan memberi kemudahan untuk

menjalankan usaha. Memudahkan segala urusan kegiatan usaha yang mendatangkan

investasi seharusnya tidak mengabaikan lingkungan hidup yang harus dijaga baku mutunya

menurut Pasal 1 angka 13 UUPPLH.

Dampak dari menghapus sanksi pidana untuk setiap orang yang melakukan

pengelolaan limbah B3 tanpa izin adalah memberikan kemudahan kepada setiap orang untuk

melakukan perusakan baku mutu lingkungan hidup dan bisnis limbah B3 sangat

menguntungkan secara ekonomi dengan kegiatan ilegal mengelola limbah B3 tanpa izin.

Sebagai contoh kegiatan illegal mengelola limbah tanpa izin aktivitas peleburan logam tanpa

izin Perusahaan tersebut di Kawasan Industri Modern Cikande Provinsi Banten. Penghentian

aktivitas peleburan logam ini sebagai tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terkait dugaan

pencemaran lingkungan akibat kegiatan peleburan logam tanpa izin yang dilakukan oleh

perusahaan yang berdampak bukan hanya memberikan kebebasan perusahaan itu dalam

mengelola limbah B3, tetapi juga melakukan dumping yaitu pembuangan limbah ke media

lingkungan hidup.

Menurut penulis, dengan lahirnya UU Cipta Kerja nomor 6 Tahun 2023 menimbulkan

kekosongan hukum pada pelaksanaan UUPPLH dalam melaksanakan penegakan hukum

Vol. 3, No. 4, 2025

lingkungan pada pelanggaran limbah B3 pada umumnya termasuk limbah B3 rumah sakit

secara khusus di dalam pasal-pasal yang mengaturnya dengan kesimpulan sebagai berikut:

a. Tidak ada mekanisme spesifik yang memastikan AMDAL diproses secara independen

dari izin usaha dan tidak ada kejelasan mekanisme bagaimana persetujuan lingkungan

yang diberikan tanpa izin terpisah dapat memastikan perlindungan lingkungan setara

dengan sistem izin di UUPPLH.

b. Tidak jelas bagaimana independensi penilaian AMDAL terjamin jika digabung dengan

izin usaha.

c. Potensi konflik antara kepentingan perlindungan lingkungan dan percepatan investasi.

Risiko konflik kepentingan jika pengelolaan AMDAL berada di bawah otoritas yang

memprioritaskan investasi.

d. Sanksi administratif dinilai kurang memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran

lingkungan berat. Tidak ada prosedur rinci untuk mengatasi pelanggaran lingkungan

besar melalui mekanisme administratif.

e. Peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan lingkungan berkurang.

f. Tidak ada mekanisme tegas yang memaksa pelaku pencemaran melakukan pemulihan

lingkungan.

g. Beberapa kewenangan daerah dikurangi atau diintegrasikan ke dalam mekanisme

nasional melalui perizinan berbasis online (OSS) sehingga tidak ada kejelasan tentang

mekanisme pengawasan lokal terhadap pelanggaran lingkungan, yang dapat

menyebabkan lemahnya kontrol di tingkat daerah kurangnya fleksibilitas pemerintah

daerah dalam menangani isu lingkungan spesifik di wilayahnya.

h. Banyak kewenangan pemerintah daerah dipusatkan di tingkat pemerintah pusat.

Potensi inefisiensi dalam penanganan masalah lingkungan yang mendesak di tingkat

lokal.

3. Hubungan Teori Penegakan Hukum dan Teori Keadilan dalam pelanggaran pengelolaan

limbah B3 rumah sakit

a. Teori Faktor Penegakan Hukum (Soerjono Soekanto)

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum

dipengaruhi oleh lima faktor utama yaitu faktor hukum itu sendiri yakni adanya aturan

yang jelas, seperti dalam UU No. 32 Tahun 2009 atau peraturan khusus terkait limbah B3

rumah sakit, faktor penegak hukum: profesionalisme aparat hukum, termasuk hakim dan

penyidik, dalam menangani pelanggaran limbah B3, faktor sarana dan prasarana: fasilitas

dan teknologi yang memadai untuk mengawasi dan mengelola limbah B3, faktor

Masyarakat: kesadaran masyarakat atas pentingnya lingkungan sehat, faktor

Kebudayaan: Nilai-nilai dalam masyarakat yang mendukung perlindungan lingkungan.

Pada pelanggaran limbah B3, teori ini menekankan bahwa setiap faktor harus bekerja

secara harmonis agar hukum dapat ditegakkan dengan baik.

b. Teori Keadilan (Aristoteles)

Aristoteles mengklasifikasikan keadilan menjadi dua yaitu: Keadilan Distributif

yang membagi hak dan kewajiban sesuai proporsi, misalnya, kewajiban rumah sakit

dalam mengelola limbah B3 dan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan sehat.

Kemudian Keadilan Korektif yang mengoreksi kerugian atau kesalahan yang terjadi,

seperti memulihkan lingkungan yang tercemar akibat limbah B3 rumah sakit. Aristoteles

menekankan bahwa keadilan harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan

pelaku, korban, dan masyarakat luas.

Vol. 3, No. 4, 2025

Hubungan kedua teori adanya sinergi penegakan hukum dan keadilan bahwa

penegakan hukum yang efektif harus didukung oleh faktor substansi, aparat, dan sarana

yang memadai dan penegakan hukum tersebut harus mengarah pada keadilan distributif

(perlindungan masyarakat) dan korektif (pemulihan dampak pencemaran). Perlunya

panduan praktis untuk melaksanakan aturan yang ada. Teori keadilan Aristoteles

memberikan landasan filosofis bahwa hukum harus diarahkan pada keadilan substantif,

bukan hanya prosedural. Undang-Undang dan peraturan terkait harus memuat kewajiban

rumah sakit untuk mengelola limbah B3 dan memastikan pemulihan lingkungan, jika

pelanggaran terjadi, rumah sakit wajib bertanggung jawab atas dampaknya, seperti

membersihkan limbah dan memberikan kompensasi kepada masyarakat terdampak.

Kesadaran masyarakat tentang hak lingkungan sehat membantu mendorong penegakan

hukum yang adil. Kepastian hukum dapat diterapkan dengan baik melalui sistem yang

mendukung dan hukum yang ditegakkan memberikan manfaat yang adil bagi semua

pihak, termasuk pelaku, korban, dan lingkungan.

Implementasi Penegakan Hukum Pada Pelanggaran Pengelolaan Limbah B3 yang

Berkeadilan

Dalam studi kasus putusan Nomor 1299 K/Pid.Sus-LH/2022 memperlihatkan pada

penegakan hukum pidana tanpa mendahulukan penyelesaian dan penegakan hukum secara

administrasi. Padahal dalam penegakan hukum lingkungan terdapat instrument hukum

administrasi sebagai langkah pertama dan utama untuk mencapai penataan peraturan. Kasus

lingkungan sebenarnya tidak akan terjadi jika instrumen hukum administrasi lingkungan

diterapkan dan ditegakkan dengan baik sebagai langkah utama karena pada prinsipnya

penegakan hukum lingkungan yang lebih utama bukan menghukum pelaku pencemaran atau

perusakan lingkungan tetapi mencegah dan memulihkan kualitas dan daya dukung

lingkungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat kekeliruan dalam memahami dan

menerapkan konteks hukum pidana dan administrasi. Kesalahan ini sering kali muncul

dalam bentuk penggunaan dominasi hukum pidana hanya untuk mengejar efek jera, tanpa

mempertimbangkan aspek hukum administrasi yang relevan.

Pada putusan Tingkat pertama, terdakwa langsung dijatuhkan hukuman pidana dengan

penjara selama 8 bulan dan denda sebesar Rp.500.000.0000, meskipun ada teguran tertulis

yang dilayang kepada terdakwa. Selanjutnya pada putusan banding Tingkat Kedua,

hukuman pidana tetap diputuskan dan memperoleh keringanan dibandingkan putusan

Tingkat Pertama. Pada Tingkat kasasi banding terdakwa tidak diterima oleh hakim, karena

pengadilan Tingkat kasasi pemeriksaan Tingkat kasasi hanya berkenan dengan tidak

diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana

mestinya termasuk cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang

dan melampaui batas wewenang sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Dominasi sanksi

pidana dalam beberapa kasus, ancaman sanksi pidana digunakan sebagai alat utama oleh

hukum administrasi negara untuk memaksa tersangka atau terdakwa menjalankan sanksi

administratif yang telah ditetapkan.

Putusan pengadilan setidak-tidaknya harus mengandung dua aspek keadilan, yaitu

keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural merupakan keadilan yang

terkait dengan perlindungan hak-hak hukum para pihak (tersangka/terdakwa/pihak yang

berkepentingan) dalam setiap tahapan proses peradilan. Sementara itu keadilan substantif

terkait denga isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara, yang dibuat berdasarkan

pertimbangan yang objektif, jujur, imparsial, dan rasional-logis.

Vol. 3, No. 4, 2025

Dalam perkara pidana, untuk mengukur keadilan prosedural setidak-tidaknya terdapat

dua parameter, yaitu pertama, pemenuhan unsur persyaratan formil yang ditentukan dalam

Pasal 197 KUHAP yang harus dimuat dalam putusan pemidanaan yang dijatuhkan hakim

terhadap terdakwa. Kedua, pemenuhan hak-hak asasi manusia dan hak-hak hukum para

pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, yang dalam hal ini dibatasi hanya

mengenai perlindungan hak-hak hukum terdakwa yang dapat digali dalam putusan hakim

pengadilan Tingkat Pertama.

Dalam melaksanakan penegakan hukum, penemuan hukum oleh hakim dalam

menyelesaian perkara dan penegakan hukum lazim terjadi, seperti menurut Soedikno

Mertokusumo bahwa penemuan hukum merupakan pembentukan hukum oleh hakim atau

petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum

yang konkret (Khofif, 2023). Penemuan hukum oleh hakim dianggap yang mempunyai

wibawa.

Hakim dalam memutuskan suau perkara secara kasuistis, selalu dihadapkan kepada

asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asan kemanfaatan yang harus dilaksanakan secara

kompromi dengan cara menerapkan ketiga asas tersebut secara berimbang atau proporsional.

Dalam praktik peradilan sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas

tersebut di dalam suatu putusan. Dalam menghadapi keadaan ini, hakim harus memilih salah

satu dari ketiga asas tersebut untuk memutus suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas

tersebut mencakup dalam saatu putusan (asas prioritas yang kasuistis). Pada saat hakim

menjatuhkan putusan yang lebih dekat mengarah kepada asas kepastian hukum, maka secara

otomatis, hakim menjauh dari titik keadilan, begitu pula sebaliknya. Disilah letak batas batas

kebebasan hakim, dengan suatu pertimbangan yang bernalar, seorang hakim akan

menetukan kapan dirinya berada di dekat titik kepastian hukum dan kapan berada di dekat

titik keadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum lingkungan

terhadap pelanggaran pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di rumah

sakit masih menghadapi berbagai tantangan. Penegakan hukum yang ada, baik melalui

pendekatan administratif, perdata, maupun pidana, sering kali tidak efektif dalam

memberikan efek jera kepada pelanggar. Banyak kasus pelanggaran yang tidak ditangani

dengan serius, dan sanksi yang diterapkan cenderung tidak mempertimbangkan dampak

pencemaran yang dihasilkan. Penelitian ini juga mengungkap bahwa reformasi hukum yang

dilakukan melalui UU Cipta Kerja, meskipun bertujuan untuk mempercepat investasi, telah

mengurangi peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan dan melemahkan

mekanisme perlindungan lingkungan. Hal ini berpotensi menciptakan konflik kepentingan

antara perlindungan lingkungan dan percepatan investasi. Penegakan hukum lingkungan

perlu diperkuat melalui transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan limbah B3.

Reformasi hukum yang lebih tegas diperlukan untuk memastikan perlindungan kesehatan

masyarakat dan lingkungan, serta untuk mencegah praktik korupsi dalam pengelolaan

limbah. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pengawasan dan penegakan hukum, serta perlunya mekanisme yang jelas untuk pemulihan

lingkungan setelah terjadinya pencemaran.

Vol. 3, No. 4, 2025

REFERENSI

Ali, Z. (2006). Filsafat Hukum Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Amiruddin, Z. A. (2016). Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi. Raja Gravindo

Persada, Jakarta, 171.

Dwita, A., & Zamroni, M. (2021). Tanggung Jawab Hukum Jasa pengangkut Limbah dalam

Pengelolaan Limbah Medis Padat Rumah Sakit. Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan,

1(1), 46–64.

Faiz, I., Ahmad, M., Ramadan, M. F., Zia, U., Rozina, Bokhari, A., Asif, S., Pieroni, A.,

Zahmatkesh, S., & Ni, B.-J. (2024). Hazardous waste management (Buxus papillosa)

investment for the prosperity of environment and circular economy: Response surface

methodology-based simulation. Journal of Environmental Management, 350, 119567.

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.119567

Haris, I. (2013). Penerapan Instrumen Penaatan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan

Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Medisdi Rsud Salewangang Maros.

Universitas Hasanuddin.

Jumari, A. (2019). Potensi Pelanggaran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Bestuur, 7(2), 76–83.

Khofif, F. (2023). Penemuan Hukum dan Dampak dari Putusan Hakim Lingkungan. Jurnal

Kepastian Hukum Dan Keadilan, 5(2), 112–126.

Liao, B. (2025). Impact of the amended Chinese Marine Environmental Protection Law on

the law enforcement action of the Coast Guard — With a focus on the discharge of

ballast water after Japan’s releasing of nuclear wastewater into the sea. Marine Policy,

171, 106431. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106431

Mahson, M. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Terhadap Pengelolaan

Limbah B3 Medis dan Limbah Cair Rumah Sakit Dalam Mewujudkan Sustainable

Development di Kota Pekalongan. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet. Ke-12. Jakarta: Prenadamedia

Group.

Maukura, P. T., & Wijaya, H. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Laut Bintan

Dalam Mengimplementasikan Pasal 192-237 UNCLOS 1982. Tirtayasa Journal of

International Law, 1(2), 126–145.

Munzir, M., Kristiawanto, K., & Ismed, M. (2024). Pertanggungjawaban Pidana dalam

Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(B3). ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2(3), 214–224.

Noor, E. A. (2021). Pertanggung jawaban rumah sakit terhadap limbah bahan beracun

berbahaya (B3). PT. Borneo Development Project.

Panggabean, N. R. (2022). Penegakan Hukum Pidana Kasus Pembuangan Limbah Medis

Tanpa Izin Ditinjau Dari Uu No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Singkawang. Universitas Tanjungpura.

Pratiwi, K. T., Kotijah, S., & Apriyani, R. (2021). Penerapan Asas Primum Remedium

Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Sasi, 27(3), 363–375.

Rangkuti, S. S. (2020). Hukum Lingkungan & Kebijaksanaan Ling Nasional Ed 4. Airlangga

University Press.

Saputro, R. M. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori

Keadilan Aristoteles. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 7(1), 25–32.

Shen, D., Bao, Q., Qiu, J., Gu, F., Wu, Z., Wu, M., Guo, W., & Long, Y. (2022). Effect of

calcium oxide on chromium solidification during the melting of hazardous waste

incineration fly ash. Journal of Environmental Management, 317, 115475.

Vol. 3, No. 4, 2025

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.115475

Uyun, F. N., Siska, F., & Chotidjah, N. (2022). Pengawasan pemerintah daerah terhadap

pengelolaan limbah B3 internal rumah sakit. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 2(1), 52–56.

Wambrauw, F. E. (2021). Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan terhadap PT.

Medcopapua Hijau Selaras di Kabupaten Manokwari. UNIVERSITAS

HASANUDDIN.